Ketua DPRD Kukar Ahmad Yani. (pic:Tanty)

POSKOTAKALTIMNEWS, KUKAR : Sebagai langkah strategis untuk mempercepat pemerataan pembangunan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik diwilayah Kabupaten Kukar, Ketua DPRD Ahmad Yani, mendorong dilakukannya pemekaran di Kecamatan Loa Janan.

Menurutnya, Loa Janan memiliki cakupan wilayah yang terlalu luas dan jumlah penduduk yang terus meningkat sehingga penanganan administrasi dan pembangunan menjadi kurang maksimal.

“Penduduknya besar, wilayahnya luas. Kalau kita bagi dua, pelayanan bisa lebih cepat dan pembangunan lebih merata,” ujar Ahmad Yani di sela-sela kegiatan Reses Tahap II Masa Sidang III di Desa Purwajaya, Rabu (06/8/2025) tadi.

Dirinya juga menuturkan, sejumlah desa seperti Loa Duri Ilir, Loa Duri Ulu, Bakungan, Purwajaya, dan Tani Bakti memiliki potensi besar untuk membentuk Kecamatan baru.

Ahmad Yani mengatakan potensi tersebut mencakup sumber daya manusia yang memadai, aktivitas ekonomi yang berkembang, serta letak strategis yang dapat mendukung percepatan pembangunan.

Ia juga menegaskan bahwa usulan pemekaran ini bukan hanya untuk mempermudah pelayanan, tetapi juga menjadi kompensasi atas berkurangnya wilayah administrasi Kukar akibat pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

“Beberapa wilayah Kukar sekarang sudah masuk IKN, termasuk dua kecamatan yang hilang sepenuhnya. Untuk menjaga keseimbangan administrasi dan pemerataan pembangunan, pemekaran jadi prioritas,” tegasnya.

Menurut Ahmad Yani, pembentukan kecamatan baru akan membuka peluang terciptanya pusat pertumbuhan ekonomi baru. Desa-desa yang sebelumnya berada di pinggiran wilayah Loa Janan akan mendapatkan perhatian lebih dalam hal pembangunan infrastruktur, fasilitas umum, dan peningkatan pelayanan dasar.

“Kalau kita siapkan dari sekarang, dampaknya bisa segera dirasakan masyarakat, mulai dari perbaikan jalan, peningkatan layanan kesehatan, hingga akses pendidikan yang lebih dekat,” terangnya.

Lebih lanjut dirinya menegaskan akan mendorong pembentukan tim kajian pemekaran wilayah bersama pemerintah daerah untuk menilai kelayakan dari berbagai aspek, termasuk administrasi, demografi, dan potensi ekonomi. Proses ini diharapkan berjalan transparan dan melibatkan partisipasi aktif masyarakat setempat.

“Ini bukan hanya soal administrasi, tapi soal masa depan masyarakat Loa Janan. Kita harus hadir untuk memperjuangkan hak mereka agar pembangunan tidak terpusat di satu titik saja,” tuturnya

Ahmad Yani menambahkan bahwa pemekaran wilayah sendiri menjadi salah satu agenda strategis di banyak daerah di Indonesia, terutama di wilayah dengan jumlah penduduk besar dan bentang wilayah yang luas.

Melalui pemekaran, daerah ia juga berharap pemerintah daerah dapat lebih aktif dalam merespons kebutuhan masyarakat, sekaligus menciptakan pemerataan pembangunan yang berkelanjutan. (Adv/Tan)